Dokter VS Pegawai Pajak tahap sekian

Yaa… menurut saya pribadi, 2 profesi ini adalah profesi yang paling seneng dibuat HEADLINE NEWS… entah salah dikit-langsung heboh, entah beritanya sering ga bener, entah karena gosip penghasilannya yang waow…. De el el

Ini nih berita yang bikin heboh akhir akhir ini

tax-amnesty

Dan ini komen/nyinyiran tersering antara dokter VS Pegawai Pajak :

  1. dokter lagi diobrak abrik pajak
  2. semua semua dipajakin
  3. gaji kita kena pajak, hasil gajinya beli kendaraan kena pajak, tiap tahunnya kena pajak, sekarang alkes saat pembelian kena pajak, alkesnya dipake kena pajak
  4. Ribet lapornya, mesti datang langsung, kan lagi praktek disini, disono dsb dsb, ya iyes ribet, lha wong dokter pemberi gajinya > 1 kok. Mau disamain sama buruh yang penghasilannya dari 1 sumber?!

Intinya semua orang dimanapun tidak hanya dokter, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun males kalo udah ada kata PAJAK. Semua PAJAK disamaratakan pokoknya orang pajak yang salah 😀 .

Nah tapi apa “sense of belonging”mu untuk negara ini –> salah satunya yang dengan membayar pajak *gayabijak*

Sesuai UU KUP ketentuan umum dan tata cara perpajakan –> setiap wajib pajak, tanpa kecuali, diwajibkan untuk MELAPORKAN penghasilan, pajak, terutang, harta, dan kewajiban dengan benar, lengkap dan jelas, melalui SPT secara SELF ASSESSMENT.

Fokus mengenai tax amnesty untuk alat kesehatan.. ada pertanyaan yang mungkin ada di benak TS sekalian

  1. Saat dulu beli alkes kan pasti sudah kena pajak, kenapa disuruh lapor lagi supaya dapat amnesti ?

Jawab : Ada dua aspek perpajakan yang perlu dipahami disini, yaitu PPh dan PPN

PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh, sedangkan PPN yang dikenakan atas transaksi jual beli barang/jasa kena pajak. Secara sederhana, jika seseorang dapet gaji, tunjangan, honor atau apapun bentuk penghasilannya, maka diminta berkontribusi kepada negara melalui PPh. Sedangkan PPN dikenakan atas adanya kegiatan konsumsi dalam jual beli barang/jasa tertentu.

Nah alat kesehatan yang telah dibeli, baik secara tunai maupun kredit, harusnya juga dilaporkan sebagai harta dalam SPT. Sudahkah alkes nya dilaporkan dalam SPT ?! kalo sudah… wolesss, ga usah ikut Tax amnesty.

Tax amnesty merupakan pengHAPUSan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengUNGKAP harta dan memBAYAR uang TEBUSan.

Seandainya belum dilaporkan pada SPT, maka harus segera dilaporkan. Apabila diyakini bahwa dalam pembelian alat tsb telah menggunakan kumpulan atau gabungan penghasilan yang telah dikenakan PPh, makan hanya perlu melakukan PEMBETULAN SPT pada periode berikutnya. Tentunya dengan bukti bukti yang memadai. Apabila dalam analisis petugas pajak timbul adanya pajak yang kurang bayar, maka wajib pajak diharuskan membayarkan pajak tsb.

  1. Apakah barang yang sudah dibayar pajaknya saat dibeli masih harus dikenakan pajak saat dimiliki sebagai alat untuk menunjang pekerjaan, dimana hasil kerja yang berupa gaji/pendapatan juga sudah dipajaki ?

NAAAHH kembali lagi… jangan men-generalisir PAJAK…  jadi jangan sampai seorang dokter nyeletuk “kena pajak berganda, berlapis lapis”.

Ini fokus pajak pusat loh yaaa… ntar ada pajak daerah (pemda) dicampur adukkan lagi sama pajak pusat, pegawai pajak lagi yang salah.. hihihihi

Sifat pajak itu ada pajak subyektif ada yang obyektif. Kembali lagi, pajak yang dikenakan saat pembelian alat –> PPN. Alat itu akan berguna untuk menunjang keahlian kita (jasa kesehatan), dimana nanti penghasilan kita kena pajak –> ini namanya PPh

Tax amnesty merupakan HAK (BUKAN KEWAJIBAN). TS semua yang wajib pajak dapat melaporkan harta yang dimilikinya, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya pada SPT, dengan mendapat fasilitas pengampunan atas PAJAK YANG TERUTANG, penghapusan sanksi administrasi dan jaminan tidak dilakukan pemeriksaan pajak terhadapnya. Tentunya ada “harga” yang harus dibayar atas penggunaan opsi tsb, yaitu TS diwajibkan membayar uang tebusan yang relatif ringan

Wajib pajak yang tidak berpenghasilan atau berpenghasilan dibawah PTKP dibolehkan tidak mengikuti TAX amnesty, meskipun wajib pajak tsb memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPTnya.

Jadi dokter dan pegawai pajak, ada yang masih galau ?? biasanya yang galau si yang belum bener lapor SPT nya, ato yang suibuk, ga sempet baca, trus comot comot berita yang di tv, medsos.. yang sudah pernah lapor sendiri, ngisi SPT ato bahkan ikut tax amnesty mah woless aja ^___^

Peduli Kesehatan, Peduli Pajak… Cintai Indonesia. Semoga kedepan lebih baik

Salam

Advertisements